JANGAN LUPA! PEMILU BUKAN HANYA MEMILIH PRESIDEN TETAPI JUGA MEMILIH DPR / DPRD DAN DPD…

Part 1. MENGAPA MEMILIH DPR / DPRD / DPD ITU PENTING?

Selama beberapa bulan ini perhatian kita semua tersedot dengan pemilihan Capres / cawapres. Bahkan sampai terjadi “perang kata-kata”, “meme” dan juga hoax di dunia maya. Di dunia nyata, hubungan keluarga aja bisa bubar gara-gara beda pilihan capres. Semua tampaknya lupa, bahwa pemilu tanggal 19 April 2019 itu bukan hanya memilih Capres tetapi juga memilih anggota DPR/ DPRD I / DPRD II dan DPD. Sudah tahu belum, siapa caleg di dapil anda? Atau mungkin yang lebih sederhana, tahukah anda termasuk dapil mana di setiap jenjang pemilihan legislatif?

Contohnya, Saya.

Saya tinggal di kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan domisili, saya masuk di :

Dapil VI Jawa Barat (Kota Depok dan Bekasi) : DPR RI.

Dapil Jabar VIII (Kota Depok dan Bekasi) : DPRD I Jawa Barat

Dapil Depok II (Beji, Cinere, Limo) : DPRD II Depok

Untuk DPD, ya sudah pasti Dapil Jabar kan.

Nah.. anda masuk dapil mana?

 

Kok bisa tahu sih? Semua info itu saya dapat hanya dengan browsing aja. Anda bisa masuk ke websitenya KPU, atau KPUD domisili. Kalau tidak ada di sana, bisa Googling, nanti pasti akan ketemu infonya. Atau bisa juga datang ke kantor KPUD untuk melihat informasi itu di sana (tapi kalau googling aja udah males, apalagi ke kantor KPUD yeekaaan?)

Kenapa pemilihan caleg DPR/DPRD/ DPD ini penting banget?

DPR/DPRD/DPD mempunyai peran besar untuk berjalannya pemerintahan. Presiden dan DPR harus bekerjasama supaya pemerintahan bisa berjalan, begitu juga Kepala Daerah dan DPRD. Misalnya, dalam menyusun UU, presiden dan DPR harus bekerjasama. Usulan Rancangan UU bisa dari pemerintah atau bisa juga dari DPR, tapi harus disetujui bersama dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Di tingkat provinsi dan kabupaten / kota, DPRD dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyusun Perda (Peraturan Daerah). Jika hanya DPR saja yang menyetujui RUU atau sebaliknya, hanya Presiden saja yang menyetujui RUU, maka RUU itu tidak bisa diundang-undangkan. Apa akibatnya? Seberapun bagusnya RUU itu, seberapun pro raktyat-nya RUU itu, pemerintah tidak bisa menjalankan kebijakan dan program yang terkait dengan UU itu.

Selain UU, RAPBN (Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara) juga harus disetujui DPR. Kalau DPR tidak setuju, maka yang digunakan adalah RAPBN tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan kondisi saat itu. Ini sama aja seperti seorang istri mengajukan kenaikan uang belanja tapi gak disetujui suami, padahal harga-harga udah naik semua! Itupun masih mending, karena istri bisa cari duit sendiri kan!

Di tingkat daerah, RAPBD juga harus disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

DPR itu juga berhak mengawasi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. DPR bahkan bisa mengusulkan pemberhentian Presiden ke MPR. Padahal MPR itu isinya ya hanya DPR dan DPD. Kalau gak kuat “loby”nya, jagoan anda bisa dipecat beneran! DPR juga harus dimintai pertimbangan untuk jabatan-jabatan strategis seperti Duta Besar, Hakim Agum, Panglima, Komisioner, dan lain-lain.

Nah.. jadi bisa dibayangin , apa yang bisa terjadi kalau kita memilih anggota DPR/DPRD secara cap cip cup! Melihat kewenangan DPR yang besarnya seperti itu, Presiden jagoan anda bisa saja terpilih, tetapi jika mayoritas kursi DPR / DPRD diduduki oleh caleg dari partai-partai yang tidak mendukungnya, maka jagoan anda akan bisa “dijegal” di pembuatan UU, atau RAPBN tidak disetujui, atau selalu bikin “keributan” dan “kisruh” dengan pernyataan-pernyataan “ajaib”.

Belum lagi, jika caleg yang terpilih ternyata tidak punya kemampuan yang cukup. Makan gaji besar tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Undang-undang yang dihasilkan juga sangat sedikit. Jika rapat dengan wakil-wakil pemerintah, tidak paham materi. Pertanyaan yang diajukan “gak penting” dan tidak esensial sama sekali,. Itu akan menghabiskan waktu menteri-menteri kabinet jagoan anda. Padahal kalau DPR memanggil dan menteri tidak datang, DPR merasa tersinggung, meresa tidak dihargai.

Masih ditambah lagi jika ternyata calegnya “doyan duit” (untuk mengembalikan biaya kampanye yang besar atau memang rakus ingin kaya atau karena harus menyetor ke partainya). Di setiap titik proses itu berpotensi permainan uang. Pada saat memproses RUU harus ada uang, pada saat membuat RAPBN harus ada uang, pada saat fit and proper test untuk jabatan tertentu harus kasih uang lagi dan lain-lain. Padahal semua itu adalah tugasnya! Sudah termasuk dalam gajinya yang sangat besar itu.

Yang lebih parah, jika sampai DPR mengusulkan “pemberhentian” Presiden semata-mata karena sentimen politik. Walaupun prosesnya tidak akan mudah, tetapi menurut konstitusi, hal itu dimungkinkan (dan pernah terjadi di negeri ini).

Makaaa… kita perlu memilih anggota DPR / DPRD dan DPD secara cerdas! Sekali lagi jangan cap cip cup! Jangan serahkan nasib kita pada orang-orang yang tidak cinta pada negeri ini.

Caranya gimana? Tunggu tulisan saya berikut ya…